•  
Selamat Datang di Website RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi >>> Kami Siap Memberikan Pelayanan Terbaik Untuk Semua >>> Alamat Jln A. Rivai no 1-Bukittinggi(0752)21720;21492;21831;21322; Fax(0752)21321,Sumbar >>> MOTO : Mengutamakan Pelayanan Yang Ramah, Cepat, Tepat Dan Siap Berkinerja “TERBAIK” >>> VISI ” Menjadikan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi sebagai Tempat Tujuan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas dan Terjangkau di Regional Sumatera"
Senin, 11 April 2016 - 08:53:02 WIB
INOVASI PELAYANAN PUBLIK: Percepatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Media - Dibaca: 10706 kali

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penulis : admin sinovik, 06 April 2016, 10:17

Oleh:

Dr. Muhammad Imanuddin, S.H. M.Si.

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Inovasi dan

Sistem Informasi Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang baik dan berkualitas merupakan hak warga negara sekaligus kewajiban konstitusional negara. Oleh karenanya pemerintah wajib hukumnya menyelenggarakan pelayanan publik yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Sebagian masyarakat seringkali mendapat pengabaian pelayanan publik yang baik dari Penyelenggara Pelayanan Publik. Bahkan kecenderungan penyelenggaraan pelayanan publik melakukan pelayanan publik seadanya, pelayanan publik dianggap hanya sekadar menggugurkan kewajiban dan bagian dari tugas rutin semata. Dalam hubungan hukum, masyarakat dengan penyelenggara pelayanan publik tidak punya kedudukan yang seimbang serta tidak memperoleh akses mendapatkan informasi pelayanan publik yang baik. Gerakan reformasi 1998 telah berhasil mewujudkan perlindungan kehendak rakyat untuk mendapatkan posisi yang seimbang dengan penyelenggara pelayanan publik sekaligus memiliki saluran komunikasi penyelesaian apabila mendapatkan pengabaian hak-haknya oleh penyelenggara pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi salah satu tonggak penting perlindungan dan jaminan hak warga negara dan penduduk Indonesia dalam mendapatkan pelayanan publik yang baik.

Jaminan adanya Undang-Undang Pelayanan Publik nampaknya belum cukup, implementasi Undang-Undang Nmor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi lebih penting, dimana banyak masyarakat masih  belum mendapatkan pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapannya. Masyarakat mengakui adanya peningkatan pelayanan publik,  namun peningkatan tersebut belum sesuai dengan harapannya.  

Survey yang dilakukan Tempo (2012) menunjukan 18% masyarakat menyatakan setuju adanya peningkatan pelayanan publik, sedangkan 82% menyatakan tidak setuju. Persepsi masyarakat tersebut tidak lepas dari pandangan masyarakat perkotaan terhadap pelayanan publik yang umumnya terdiri dari kelas menengah Indonesia. Pada tahun 2010 kelas menengah Indonesia mencapai 137.277.113 orang atau sekitar 56% dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai jumlah 242.968.342 orang (World Bank, 2010). Menurut kriteria Bank Dunia, kelas menengah adalah mereka yang mempunyai pengeluaran minimal 2 US $ per hari. Mereka umumnya kelompok yang independen karena memiliki tingkat pengetahuan dan pendidikan relative lebih baik. Mereka tidak gampang puas, memiliki tuntutan dan harapan yang tinggi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Oleh karenanya penyelenggaraan pelayanan publik saat ini dan ke depan dalam rangka mencapai World Class Government pada tahun 2025 (Desain Reformasi Birokrasi, 2014), bukan menjadi pekerjaan yang biasa-biasa saja, tetapi harus menjadi pekerjaan yang luar biasa dengan melakukan percepatan melalui berbagai terobosan baru. Peningkatan pelayanan publik saat ini dibandingkan dengan harapan masyarakat diilustrasikan antara deret hitung berbanding deret ukur. Kemajuan pelayanan publik yang berjalan seperti deret hitung akan semakin jauh ketinggalan dari harapan masyarakat yang melompat seperti deret ukur. Inovasi pelayanan publik merupakan percepatan membuat lompatan terobosan untuk menjadi solusi peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih mendekatkan dengan harapan masyarakat.

 

Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi pelayanan publik dikatakan sebagai inisiatif terobosan dari instansi/lembaga publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inisiatif terobosan tersebut terletak pada kebaruan (novelty). Prinsip kebaruan tersebut dibedakan dengan inovasi dalam teknologi yang merupakan keunikan yang khas berbeda dengan yang lain. Kebaruan boleh merupakan pengembangan dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, karena inovasi pelayanan publik terus diperbaharui dan bahkan ditiru dengan cara melakukan replikasi. Dengan bahasa populer replikasi inovasi pelayanan publik dilakukan dengan proses yang mudah yaitu Amati, Tiru, dan Modifikasi atau disingkat dengan ATM.

Pemikiran inovasi pelayanan publik tidak lepas dari masih lambatnya peningkatan kualitas publik sebagai wujud dari reformasi birokrasi, sementara itu proses reformasi birokrasi yang sekarang sedang berlangsung dilakukan oleh Pemerintah yang mencita-citakan Pemerintahan Kelas Dunia (World Class Government) diharapkan tercapai di Tahun 2025. Inovasi pelayanan publik idealnya harus tumbuh dari budaya organisasi, karena diharapkan akan berkembang dan berkelanjutan mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk pertama kali, Kementerian PANRB “memaksa” agar inovasi pelayanan publik tersebut terus bergulir menuju tumbuh sebagai budaya organisasi melalui penerapan kebijakan “One Agency, One Innovation”, yaitu setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah wajib untuk menciptakan minimal 1 (satu) Inovasi Pelayanan Publik setiap tahun yang sejalan dengan kewajiban memunculkan “Quick Wins” sebagai persyaratan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Tidak ada salahnya jika Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melanjutkan penerapan kebijakan “One Agency, One Innovation” dengan instruksi Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota, mewajibkan kepada pimpinan satuan kerja minimal setingkat  eselon II dalam programnya menciptakan inovasi dalam pelayanan publik. Kemudian kreativitas memunculkan inovasi tersebut  dijadikan salah satu indikator penilaian kinerja yang bersangkutan.  Tindakan ini apabila dilakukan secara konsisten akan sangat membantu mempercepat inovasi menjadi budaya organisasi.

Berinovasi sering dikonotasikan sebagai tindakan di luar ketentuan atau bahkan dengan terobosannya cenderung sebagai perbuatan melawan hukum. Berinovasi dengan mengembangkan ide kreatif bukan untuk melanggar hukum, berinovasi itu terobosan yang berada pada jalur hukum yang benar (Tri Widodo, 2014). Konotasi negatif inovasi sering disampaikan berkaitan dengan berbagai masalah hukum yang menjerat pejabat publik, sehingga akibatnya mereka enggan melakukan inovasi. Mereka melihat kenyataan para inovator daerah seperti Bupati Sragen Untung Wiyono, Bupati Karang Anyar Rina Iriana, dan Bupati Jembrana Prof. Dr. I Gde Winase yang banyak melakukan inovasi bagi daerahnya, ternyata berujung di penjara. Penelitian dari the Jawa Post Pro Otonomi (JPIP) menyebutkan tersangkutnya masalah hukum beberapa Kepala Daerah tersebut bukan karena inovasinya, tetapi karena kasus pelangggaran hukum yang bersangkutan yang tidak ada kaitannya dengan inovasi daerah yang diciptakannya (Dadan S. Suharmawijaya, 2013).

Penelitian Muhammad Imanuddin (Disertasi, 2015) terhadap inovasi pelayanan publik di Indonesia menyimpulkan,  menciptakan inovasi bagi institusi/lembaga publik di Indonesia sebenarnya perkara gampang, karena aspek pendorong dalam organisasi pemerintah lebih besar dari aspek penghambatnya. Aspek pendorong organisasi diwakili oleh kekuatan (stengthening) dan peluang (Opportunity) dibandingkan dengan aspek penghambatnya diwakili oleh kelemahan (weakness) dan ancaman (threath) berkisar antara 65% : 35%. Institusi/lembaga publik pada dasarnya mempunyai kekuatan dan peluang yang lebih baik dalam menciptakan inovasi, karena mereka mempunyai sdm dan anggaran yang relative lebih baik serta jaringan kerja yang memadai. Jadi perkara menciptakan inovasi pelayanan publik bagi para pejabat sebenarnya modalnya sudah ada, tinggal maunya saja. Peranan Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menjadi penting dalam mendorong pimpinan satuan kerja yang ada di bawahnya agar tidak ragu-ragu  berfikir kreatif dan menciptakan inovasi pelayanan publik.

Pengembangan pemikiran kreatif itu perlu diciptakan wadah atau saluran oleh satuan kerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menciptakan inovasi pelayanan publik memerlukan wadah atau saluran yang dapat dijadikan sarana untuk melakukan penilaian secara obyektif inovasi pelayanan publik yang memenuhi kriteria serta dilakukan dalam suasana yang kompetitif melalui Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.

 

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik merupakan agenda tahunan Kementerian PANRB menjaring pada Top Inovasi Pelayanan Publik sejak tahun 2014 dan dalam 2 tahun terakhir ini penyerahan penghargaannya dilakukan bersamaan dengan perhelatan Musrenbangnas setiap bulan April yang penghargaannya diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia kepada masing-masing-masing Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota serta Pimpinan BUMN yang inovasinya terpilih menjadi Top  Inovasi Pelayanan Publik Indonesia. Rasa bangga menyelimuti mereka menerima penghargaan tersebut karena diterima dihadapan para peserta Musrengbangnas seluruh Indonesia.

Terpilihnya Top Inovasi Pelayanan Publik melalui jalan yang cukup panjang dimulai dari pengajuan inovasi pelayanan publik dari pengusul yaitu satuan kerja Kementerin/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Kemudian oleh Kementerin/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan disampaikan kepada Kementerian PANRB. Sebelum ditetapkan menjadi Top Inovasi Pelayanan Publik, inovasi mereka menjalani proses seleksi yang ketat dan akuntabel meliputi seleksi administrasi, penilaian oleh Tim Evaluasi, dan wawancara Tim Panel Independen. Proses registrasi pengajuan dan seleksi sebagian dilakukan secara sistem dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SiNoviK). Mulai tahun 2016, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik diikuti oleh BUMN/BUMD.

Seleksi administrasi dilakukan secara sistem dengan menggunakan aplikasi melalui 2 saringan, yaitu usia inovasi minimal 1 tahun dan semua pertanyaan dalam proposal oleh pengusul dijawab secara penuh (tidak ada yang kosong). Selanjutnya proposal didistrbusikan melalui aplikasi kepada Tim Evaluasi yang terdiri dari dosen senior dari UI, Unpad, UGM, Undip, Unhas, Udayana, dan Unila. Untuk obyektivitas penilaian, setiap proposal diperiksa oleh 2 evaluator. Penilaian Tim Evaluasi dibicarakan dengan Tim Panel Independen menghasilkan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dan dari Top 99 Inovasi Pelayanan Publik sebagian diantaranya berdasarkan urutan nilai diundang ke Jakarta untuk dilakukan wawancara dengan Tim Panel Independen.

Pengembangan Inovasi pelayanan publik di Indonesia tidak berhenti pada penciptaan inovasi pelayanan publik, karena sejatinya inovasi pelayanan publik bukan hanya untuk Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Pengalaman The Jawa Post Institute Pro Otonomi (JPIP) tahun 2013 tatkala melakukan evaluasi terhadap 55 Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan Otonomi Award di beberapa provinsi, diperoleh temuan telah terjadi kemunduran dalam inovasi di 12 Kabupaten/Kota,  26 Kabupaten/Kota tidak berkembang atau stagnan serta 17 Kabupaten/Kota berkembang (JPIP dan UNDP, 2013). Pengalaman lain terjadi pada evaluasi yang dilakukan oleh Deutsche Gesellshaft fuer Internationale Zussamenarbeit  (GIZ) terhadap 12 Kabupaten yang menjadi Pilot Project Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berdasarkan Partisipasi Masyarakat, 10 Kabupaten mengalami kemunduran dan tidak melanjutkan program sedangkan 2 Kabupaten mengalami perkembangan (GIZ, 2013). Temuan adanya Kabupaten/Kota yang stagnan dan tidak berkembang  umumnya disebabkan adanya keengganan Kepala Daerah untuk melanjutkan program dari pendahulunya dan cenderung membuat kegiatan baru.  Sistem mutasi yang terbilang relatif cepat di lingkungan Pemerintah Daerah juga mnyebabkan keberlanjutan inovasi terganggu. Hal yang sering dilupakan adalah adanya multi-stakeholders forum termasuk melibatkan lembaga swadaya masyarakat tidak disiapkan dengan baik, sehingga kontrol masyarakat terhadap kemajuan inovasi menjadi lemah. Penelitian ini juga menyimpulkan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah banyak bergantung kepada komitmen Kepala Daerah sebagai pendorong utama inovasi.

Inovasi pelayanan publik mestinya menjangkau tujuan yang lebih luas, yaitu membuat percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengembangan inovasi pelayanan publik berupa replikasi dan transfer pengetahuan serta pelembagaan inovasi pelayanan publik menjadi tahapan penting yang perlu dilakukan agar inovasi pelayanan publik dapat mendorong percepatan dan berkelanjutannya peningkatan kualitas pelayanan publik.

 

Inovasi Pelayanan Publik Indonesia Berkelas Dunia.

Dibalik rendahnya kualitas pelayanan publik yang sering dipersepsikan masyarakat, Indonesia ternyata telah mendulang prestasi internasional yang paling bergengsi, yaitu mendapatkan tempat terhormat dalam ajang kompetisi internasional pelayanan publik yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa bernama United Nation Publik Service Award (UNPSA). Sejak tahun 2005, Institusi/Lembaga pelayanan publik Indonesia dicalonkan mengikuti UNPSA. Baru tahun 2014 memperoleh hitungan dari lembaga kompetisi internasional tersebut dengan menempatkan 5 finalis. Prestasi ditorehkan kembali pada tahun 2015 dengan menempatkan 2 inovasi pelayanan publik Indonesia, yaitu Memperkuat Kemitraan antara Dukun Beranak dan Tenaga Paramedis: Menurunkan Kematian Anak dan Ibu melahirkan Kabupaten Aceh Singkil serta Pelayanan Terpadu Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Sragen masing-masing sebagai Runner-up pada Kategori “Improving the delivery of Publik Services” dan Kategrori “Promoting Whole of Government Approaches in the Information Age”.  Prestasi dalam 2 tahun terakhir ini tidak lepas dari peran Kementerian PANRB bekerjasama dengan lembaga mitra pembangunan di Indonesia mulai dari pendampingan dan pencalonan.

Angka Kematian Anak dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Aceh Singkil termasuk tinggi di Provinsi Aceh. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil berhasil menekan angka Kematian Anak dan Ibu Melahirkan 5 kematian ibu dan 11 kematian bayi di tahun 2012 serta 2 kematian ibu di tahun dan 10 kematian bayi di tahun 2013.  Kemitraan ini telah berhasil menurunkan kematian bayi dan ibu melahirkan, salah satunya di Kecamatan Suro menjadi 0. Inisiatif kemitraan ini adalah melarang dukun beranak untuk menangani persalinan, kecuali bermitra dengan bidan setempat. Dengan cara ini peran dukun beranak sebagai tenaga persalinan tradisional masih dihargai.

Pemerintah Kabupaten Sragen memberikan pelayanan yang lebih mudah kepada masyarakatnya yang miskin dengan menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh warganya dalam suatu pelayanan satu pintu (One Stop Service). Pelayanan tersebut meliputi bantuan kesehatan untuk orang miskin, bantuan pendidikan untuk orang miskin, dan bantuan modal untuk orang miskin. Dengan cara ini orang miskin dimudahkan memperoleh bantuan dari Pemerintah Daerah, hanya dengan satu kali datang semua bantuan yang diperlakukan secara terpadu diberikan. Warga miskin di Kabupaten diberi kartu orang miskin yang dinamakan “Kartu Saraswati” untuk memudahkan memperoleh bantuan segera pelayanan kesehatan, sosial ekonomi dan “Kartu Sintawati” untuk bantuan pelayanan pendidikan. Melalui program penanggulangan kemiskinan secara terpadu Pemerintah Kabupaten Sragen, diantaranya telah mendistribusikan 309.145 Kartu Saraswati yang dimanfaatkan oleh 151.460 pasien orang miskin di Puskesmas dan 17.590 pasien orang miskin di Rumah Sakit Sragen, diantaranya 126 pasien gagal ginjal dan 530 pasien gangguan jiwa. Di bidang kesejahteraan telah diberikan 6.718 hibah perumahan dan 5.002 amal pemakaman serta 15 orang magang di Jepang.

Kabar ini tentu dapat menjadikan Pemerintah Indonesia agak “confidence” sekaligus membuka mata dunia internasional bahwa pelayanan publik Indonesia masuk hitungan internasional. Keraguan baik masyarakat domestik maupun masyarakat internasional yang diakibatkan oleh raport buruk Indonesia dalam angka-angka survey internasional sedikit demi sedikit diharapkan akan berbalik.

 

Menjadi Model Perubahan.

Pertanyaannya apakah inovasi pelayanan publik  Indonesia dapat dikatakan sebagai model perubahan dalam pelayanan publik di Indonesia ? Salah satu kriteria pelayanan publik yang inovatif apabila memberikan hasil dan manfaat bagi masyarakat. Hasil berupa perubahan yang nyata memperbaiki pelayanan secara mendasar bukan hanya sekedar tambal sulam. Kemudian memberi manfaat (outcome) dimaksudkan inovasi pelayanan publik tersebut memberi pengaruh yang baik dan lebih luas bagi lingkungannya, baik terhadap kinerja satuan kerjanya maupun bagi Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerahnya.

Top Inovasi Pelayanan Publik Indonesia terpilih melalui serangkaian seleksi proposal dan wawancara serta berhasil membuktikan inovasi tersebut telah direpilkasi oleh institusi/lembaga lain, seperti Goverment Resources Management System (GRMS) Kota Surabaya. Walikota Surabaya menggunakan aplikasi GRMS berbasis web dapat memantau dimana saja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Surabaya sampai kepada pelaksanaan satuan tiga dalam daftar pelaksanaan anggaran organisasi pemerintah daerahnya. Dengan cara itu Walikota Surabaya dapat mengendalikan langsung pelaksanaan anggaran termasuk tindakan efisiensi yang harus dilakukan. Model GRMS Kota Surabaya diminati dan direplikasi di berbagai provinsi/kabupaten/kota di Indonesia.

Demikian juga Inovasi “Format Kendali Hulu Hilir” Pemerintah Aceh yang digawangi oleh Tim Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Pemerintah Aceh. Format berupa formulir isian mirip model UKP4 pada era Presiden Sby yang digunakan untuk pengedalian anggaran Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya. Penyerapan anggaran yang meningkat secara significant dari peneyrapan rata-rata 60% pada tahun 2010 menjadi 90% pada tahun 2014. Inovasi Format Kendali Hulu Hilir menjadi model yang direplikasi oleh banyak Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Kebiasaan masyarakat  Indonesia “seeing is beleiving”, baru percaya dan mau mencontoh kalau sudah kelihatan keberhasilannya, maka Inovasi pelayanan publik sebagai model praktik terbaik (best practices) diharapkan menjadi model perubahan yang paling mudah dilakukan untuk percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

sumber : http://sinovik.menpan.go.id/index.php/site/article/223

 



828 Komentar :

Judi Bola
11 Januari 2017 - 13:24:53 WIB

I am not sure where you're getting your information, but great topic.
I needs to spend some time learning more or understanding more.
Thanks for magnificent info I was looking for this info for my mission.
Rosario
14 Januari 2017 - 16:39:57 WIB

Hi! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay.
I'm absolutely enjoying your blog and look forward to new posts.
bong da
18 Januari 2017 - 05:00:34 WIB

Thanks designed for sharing such a fastidious idea, article is nice, thats why i have read it fully
ley de atraccion
19 Januari 2017 - 06:57:56 WIB

Good way of explaining, and nice article to get information regarding my
presentation focus, which i am going to present in university.
desentupidora no boqueirao
19 Januari 2017 - 10:33:41 WIB

O tempo outras empresas podem causar um real estrago na
arquitetura do seu envolvente, a Senotec desentupidora preza
por um serviço prático que preserva sítio, evitando a destruição de pisos e assoalhos.
free standing bar
21 Januari 2017 - 03:44:03 WIB

Hey there! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell
you I genuinely enjoy reading your blog posts.
Can you suggest any other blogs/websites/forums that cover
the same topics? Thanks for your time!
창원오피
26 Januari 2017 - 07:41:06 WIB

This is my first time visit at here and i am truly happy to read all at alone place.
tratamento queda de cabelo
26 Januari 2017 - 17:37:30 WIB

Atençãο: Tua Saúde é um espaçο instrutivo, de propaganda e ensino ѕobre de temas relacionados сom ѕɑúde, nutriçãօ e bem-еstar,
não devendo sеr utilizado сomo substituto ao diagnóstico médico оu tratamento ѕem anterior consultar սm profissional ⅾe ѕaúde.
Wikipedia
27 Januari 2017 - 21:20:35 WIB

How would need to you prepare your yourself? The acknowledgement time for these financial loans is just very brief.
Users can write your utilization at every time.
www.jaywise.lk
28 Januari 2017 - 01:11:00 WIB

Wow that was unusual. I just wrote an extremely longg comment but after I
clicked submit my comment didn't appear. Grrrr... well I'm nnot writing all that over again. Regardless, just wanted to say superb blog!
<< First | < Prev | 1 | 2 | 3 | ... | 83 | Next > | Last >>

Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)