PERMENPAN NO 52 TAHUN 2014 TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH.

BAB I

PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan  penataan  terhadap  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

B.   Maksud Dan Tujuan

1.    Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku   kepentingan   lainnya   dalam   membangun   Zona Integritas   Menuju   Wilayah   Bebas   dari   Korupsi   (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan.

2.    Tujuan penyusunan pedoman ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

C.   Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1.    Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan  WBK/WBBM   melalui   reformasi   birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

2.    Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang  diberikan  kepada  suatu  unit  kerja  yang  memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM,penguatan pengawasan,    dan penguatan akuntabilitas kinerja;

3.    Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat  yang  diberikan  kepada  suatu  unit  kerja  yang memenuhi sebagian    besar    manajemen    perubahan,    penataan tatalaksana, penataan    sistem    manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik;

4.    Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah;

5.    Unit  Kerja  adalah   Unit/Satuan   Kerja   di   instansi   pemerintah, serendah-rendahnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan;

6.    Menteri   adalah   Menteri   Pendayagunaan   Aparatur   Negara   dan Refomasi Birokrasi;

7.    Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam  rangka  memperoleh  predikat  Menuju  WBK/Menuju WBBM; dan

8.    Tim  Penilai  Nasional  (TPN)  adalah  tim  yang  dibentuk  untuk melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas  Menuju  WBK  dan Menuju WBBM.  Tim  Penilai  Nasional terdiri dari unsur Kementerian Penda-yagunaan Aparatur Negara dan Reformasi            Birokrasi,  Komisi Pemberantasan Ko-rupsi  (KPK),  dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

BAB II

  TAHAP-TAHAP PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

A.   Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

1.    Pencanangan       Pembangunan       Zona       Integritas       adalah deklarasi / pernyataan dari  pimpinan  suatu  instansi  pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas;

2.    Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh instansi pemerintah yang   pimpinan   dan   seluruh   atau   sebagian   besar pegawainya telah   menandatangani   Dokumen   Pakta   Integritas. Penandatanganan dokumen Pakta Integritas dapat dilakukan secara massal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS, maupun  pelantikan  dalam  rangka  mutasi kepegawaian horizontal atau       vertikal.   Bagi   instansi   pemerintah   yang   belum   seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas, dapat melanjutkan/melengkapi setelah pencanangan pembangunan Zona Integritas;

Info selanjutnya bisa didownload di menu download : http://rsam-bkt.sumbarprov.go.id/semua-download.html